HarmoniPost.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Kericuhan terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, saat ratusan mahasiswa dan warga yang menggelar aksi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), bentrok dengan aparat kepolisian, pada Selasa (19/08).
Demo ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bone Bersatu dimulai di depan Kantor Bupati Bone, pada pukul 14.00 Wita. Ketegangan meningkat sejak pukul 17.00 Wita, lantaran massa tidak kunjung ditemui oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman.
“Kami datang jauh-jauh ke sini, bahkan rela meninggalkan pekerjaan hanya untuk menyampaikan aspirasi. Tapi bupati dan wakil bupati tidak mau menemui rakyatnya. Di mana tanggung jawab mereka sebagai pemimpin?” kata koordinator aksi, Rafli Fasyah, sebagaimana dilansir dari media.
“Seharusnya mereka berdiri di depan rakyat, bukan bersembunyi di balik aparat. Kebijakan yang mereka keluarkan sudah menyengsarakan, tapi saat rakyat protes justru tidak mau mendengar langsung,” tegasnya.
Bentrokan fisik pecah saat massa pengunjuk rasa menerobos masuk ke halaman kantor bupati Bone dengan menjebol kawat berduri dan merobohkan pagar kantor bupati.
Aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP yang berjaga langsung membentuk barikade dengan tameng untuk menghalau massa agar tidak masuk ke dalam gedung kantor bupati.
Dalam bentrokan ini, baik massa aksi maupun polisi dan anggota Satpol PP mengalami luka-luka-luka. Beberapa di antara mereka dilarikan ke rumah sakit.
Hingga pukul 22.20 Wita bentrokan meluas ke gang-gang kecil atau jalan-jalan alternatif di sekitaran kantor bupati.
“[Kondisi] belum kondusif,” kata Zul, salah satu aktivis mahasiswa di Kabupaten Bone kepada wartawan Darul Amri di Sulawesi Selatan, pukul 23.10 Wita.
Apa respons Pemkab Bone?
Kepala Dinas Kominfo Bone, Anwar, menyebut bupati dan wakil bupati sedang berada di luar kota.
Dia juga membantah isu kenaikan PBB-P2 hingga 300%.
“Kenaikan PBB-P2 di Bone itu tidak mencapai 300%, itu hoaks. Kenaikannya hanya 65 persen,” ujarnya.
PBB-P2 naik drastis di sejumlah daerah
Bone bukan daerah pertama yang menaikkan PBB-P2.
Di Pati, Jawa Tengah, unjuk rasa terkait kenaikan PBB-P2 berujung tuntutan agar Sudewo, orang nomor satu di kabupaten itu, mundur.
Di Cirebon, Jawa Barat, kelompok yang menamai diri Paguyuban Pelangi Cirebon mengklaim telah melakukan langkah-langkah penolakan kenaikan PBB-P2 sejak 2024.
Mereka mengaku sudah rapat dengar pendapat dengan parlemen, turun ke jalan, mengajukan judicial review hingga membuat laporan ke Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Dalam Negeri.
Sejumlah pakar meyakini ini karena dana transfer ke daerah (TKD) dipangkas pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah daerah harus cari akal mencari pendapatan baru.
“Cara yang paling gampang untuk mencari pendapatan ya menaikkan pajaknya,” kata Herman Suparman, direktur eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).
Tahun ini, pemerintah melakukan efisiensi anggaran, salah satunya memangkas TKD sebesar Rp50,29 triliun.
Banyak anggaran dipangkas demi program yang disebut “berdampak langsung pada masyarakat” seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.
Akan tetapi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus juru bicara presiden, Prasetyo Hadi, membantah kenaikan PBB-P2 di daerah karena kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
“Tidak ada penyebabnya karena itu, bukan ya [kurang anggaran dari pusat]. Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah, dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya,” kata Prasetyo. | HarmoniPost.Com | BBC | *** |
oke