Pangkalpinang | Bangka Belitung | HarmoniPost.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tengah menghadapi protes besar terkait rencana penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII di Pangkalpinang tahun depan. Protes tersebut datang dari pengurus delapan cabang olahraga (cabor) yang merasa tidak diperlakukan dengan adil setelah cabang olahraga mereka diputuskan tidak akan dipertandingkan pada ajang bergengsi tersebut.
Porprov, yang seharusnya menjadi ajang pemersatu dan pembinaan atlet di tingkat provinsi, kini justru memicu ketegangan. Protes ini muncul beberapa bulan sebelum pelaksanaan, mencuatkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan keadilan dalam seleksi cabor yang akan dipertandingkan.
Delapan Cabor Tergugurkan, Pengurus Gelar Pertemuan Intens
Masalah ini mulai terungkap ketika pengurus delapan cabor—yang tidak disebutkan namanya dalam keputusan Pemprov Babel—menggelar pertemuan pada Sabtu malam (18/10) di Café 86 Semabung, Pangkalpinang. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis guna memperjuangkan agar cabor-cabor tersebut tetap diikutsertakan dalam Porprov VII.
“Olahraga adalah ruang pembinaan dan kebanggaan daerah, bukan sekadar hitungan anggaran. Kami tidak menuntut bonus besar atau dana tambahan, hanya kesempatan yang adil bagi seluruh atlet untuk berkompetisi,” ujar Mehoa, Ketua Federasi Olahraga Baik Indonesia (FOBI) Babel, yang juga anggota DPRD Kepulauan Babel.
Menurut Mehoa, keputusan Pemprov Babel untuk mengesampingkan delapan cabor tersebut menunjukkan sikap yang kurang memperhatikan semangat dan esensi olahraga sebagai ajang pemersatu. “Porprov seharusnya menjadi ajang untuk menyatukan insan olahraga Babel, bukan malah menimbulkan rasa kecewa dan ketidakadilan,” tambahnya dengan nada kecewa.
Keragu-raguan Terhadap Proses Seleksi dan Kriteria
Protes ini semakin mengemuka karena pengurus delapan cabor merasa telah memenuhi seluruh persyaratan untuk berpartisipasi dalam Porprov, termasuk mengikuti kejuaraan daerah (Kerjurda). “Kalau syaratnya Kerjurda, kami sudah melaksanakan, tapi kenapa tidak diikutsertakan? Kenapa ada cabang-cabang olahraga lain yang diikutkan meski tidak memenuhi kriteria yang sama?” ungkap Mehoa.
Dari pertemuan tersebut, para pengurus cabor sepakat untuk mengajukan audiensi resmi kepada Gubernur Babel, DPRD, KONI Babel, dan tembusan ke KONI kabupaten/kota se-Bangka Belitung. Mereka berharap dapat memperoleh penjelasan yang lebih jelas mengenai keputusan ini serta membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang lebih adil.
Langkah Tegas dari Ketua FOBI Babel
Di tengah ketegangan ini, Mehoa pun tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah tegas jika keadilan tetap tidak terwujud. Sebagai Ketua FOBI Babel, dia mengungkapkan bahwa ia sengaja mengambil alih kepemimpinan federasi tersebut untuk mempercepat gerakan dan memastikan perwakilan cabor yang layak dapat ikut serta dalam Porprov.
“Jika akhirnya saya diperlakukan tidak adil, saya siap mundur dari jabatan Ketua FOBI. Saya lebih memilih mundur daripada dipertanggungjawabkan atas sesuatu yang tidak adil,” tandasnya, menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan hak-hak atlet dan cabor yang terdampak.
Audiensi dengan Sekda, Harapan pada Pemerintah Daerah
Pada Senin (20/10), pengurus delapan cabor mengadakan audiensi dengan Pj Sekda Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afrianto, untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan ini. Dalam audiensi tersebut, pengurus cabor berharap dapat mendapatkan klarifikasi dari pemerintah daerah terkait alasan dibalik keputusan tersebut serta peluang agar cabang-cabang yang tidak dipertandingkan bisa tetap ikut serta.
Dalam pertemuan tersebut, Fery Afrianto menyatakan akan membawa masalah ini ke Pemprov Babel dan mencari jalan tengah yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak. “Kami akan menelusuri permasalahan ini dan mencari solusi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Olahraga adalah kebanggaan kita bersama,” ujarnya.
Namun, meskipun Sekda berjanji akan mencari jalan keluar, protes yang terus bergulir menunjukkan adanya ketegangan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak terkait. Bagaimanapun juga, Porprov bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga simbol semangat olahraga yang menyatukan berbagai kalangan.
Pentingnya Transparansi dan Keadilan dalam Keputusan Olahraga
Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya transparansi dalam setiap keputusan yang menyangkut kepentingan banyak pihak, terlebih dalam dunia olahraga. Keputusan yang tidak melibatkan dialog yang cukup atau tanpa dasar yang jelas hanya akan menimbulkan kekecewaan, bahkan bisa menggerus semangat para atlet untuk berprestasi.
Pada akhirnya, semangat kebersamaan dan keadilan harus tetap dijunjung tinggi dalam setiap ajang olahraga, termasuk Porprov. Agar olahraga tidak hanya menjadi ajang persaingan, tetapi juga tempat untuk menghargai setiap usaha, prestasi, dan potensi yang dimiliki oleh seluruh atlet dan cabor di Kepulauan Bangka Belitung. HarmoniPost.Com | */Redaksi | *** |
