HarmoniPost.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, baru-baru ini mengumumkan dua syarat yang harus dipenuhi agar Italia dapat mengakui Palestina sebagai negara.
Pada Selasa (23/9) malam, dia mengumumkan bahwa partai-partai pendukung pemerintahannya akan mengajukan mosi di parlemen untuk mengakui Palestina.Namun, pengakuan itu hanya akan dilakukan jika dua syarat terpenuhi.
Dua syarat itu yakni; pembebasan sandera yang ditahan Hamas sejak serangan 7 Oktober 2023, dan tidak adanya keterlibatan Hamas dalam pemerintahan Palestina mendatang.
“Saya tidak menentang pengakuan Palestina, tetapi kita harus fokus pada prioritas yang tepat,” kata Meloni dikutip EuroNews, Kamis (25/9).
Profil Giorgia Meloni
Giorgia Meloni lahir pada 15 Januari 1977 di Roma, Italia, dan merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai Perdana Menteri Italia. Ia dibesarkan di lingkungan kelas pekerja dan memiliki latar belakang politik yang kuat.
Meloni memulai karir politiknya di usia muda, bergabung dengan Front Pemuda, sayap pemuda dari Gerakan Sosial Italia.
Meloni dikenal sebagai seorang politikus yang berkomitmen pada nilai-nilai tradisional dan konservatif. Ia mendirikan partai Fratelli d’Italia pada tahun 2012 dan menjabat sebagai presiden partai tersebut.
Di bawah kepemimpinannya, partai ini berhasil memenangkan pemilihan umum 2022, yang mengantarkannya ke kursi Perdana Menteri.
Sejak menjabat, Meloni telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika politik Eropa, termasuk dalam isu-isu terkait imigrasi dan hubungan internasional. Ia juga menjadi salah satu pendukung Ukraina yang paling vokal di Eropa.
Tekanan Publik
Sikap baru pemerintah Italia muncul di tengah derasnya tekanan masyarakat. Pada Senin (22/9), aksi mogok nasional berlangsung serentak di berbagai kota, dengan jumlah peserta diperkirakan mencapai setengah juta orang.
Federasi serikat pekerja USB menyebut aksi tersebut dipicu oleh tiga faktor utama: genosida yang terus terjadi di Jalur Gaza, blokade bantuan kemanusiaan oleh militer Israel, serta ancaman terhadap misi internasional Global Sumud Flotilla.
Selain USB, gerakan pro-Palestina di Italia yang terdiri dari jaringan organisasi sipil, serikat buruh akar rumput, hingga berbagai asosiasi warga, menegaskan tuntutan mereka. Salah satu poin terpenting adalah mendesak pemerintah segera menghentikan ekspor senjata dan komponen militer ke Israel.
Rakyat Italia Dukung Pengakuan Palestina
Survei terbaru memperlihatkan tren dukungan yang signifikan terhadap Palestina. Sebanyak 40,6 persen warga Italia menyatakan setuju jika negara Palestina diakui secara penuh, sementara 21,9 persen lainnya lebih memilih adanya administrasi internasional sementara sebelum status final ditetapkan.
Riset lain dari YouTrend juga menyoroti sikap kritis publik terhadap Israel. Mayoritas responden menganggap kebijakan Israel di wilayah pendudukan tidak bisa dibenarkan: 60 persen menilai Israel harus segera mundur dari Tepi Barat, 63 persen menyebut Israel melakukan genosida di Gaza,
64 persen percaya Israel menindas serta mendiskriminasi rakyat Palestina secara sistematis, dan 65 persen menganggap respons militer Israel terhadap serangan Hamas bersifat “tidak proporsional” karena lebih banyak mengenai warga sipil.
Sikap Pemerintah Italia
Pendiri YouTrend, Lorenzo Pregliasco, menilai awal 2025 sebagai titik balik dalam pandangan masyarakat Italia mengenai perang Gaza. Menurutnya, bahkan para pendukung partai-partai sayap kanan seperti Fratelli d’Italia dan Forza Italia mulai bersuara kritis terhadap Israel.
“Liputan media yang luas mengenai krisis kemanusiaan di Gaza menyentuh hati publik yang sebelumnya tidak punya pandangan kuat soal isu ini,” ujar Pregliasco kepada Euronews.
Ia menambahkan, perubahan opini publik itu turut mendorong pergeseran sikap Perdana Menteri Giorgia Meloni. “Mereka memang tidak ingin mengambil posisi radikal seperti partai kiri, tetapi saya melihat evolusi jelas, terutama dengan kritik terhadap invasi darat Gaza dan konsekuensi kemanusiaan dari serangan udara Israel,” katanya.
Meski begitu, Meloni tetap enggan menyebut operasi militer Israel sebagai “genosida”. Namun, setelah berbulan-bulan menolak, akhirnya ia mulai melunak terkait isu pengakuan Palestina.
Bahkan, sehari sebelum Meloni menyampaikan pernyataannya, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani masih menegaskan bahwa “negara Palestina saat ini belum ada, sehingga tidak bisa diakui”. Ia menambahkan, “Sebelum diakui, sebuah negara harus dibangun terlebih dahulu. Kita tidak bisa memberikan hadiah kepada Hamas.”
Selama ini Italia konsisten menyuarakan solusi dua negara. Karena itu, pernyataan terbaru Meloni dinilai sebagai perubahan sikap yang cukup besar, dipicu oleh derasnya kritik publik dalam negeri yang kian vokal terhadap Israel. | HarmoniPost.Com | M | *** |
