HarmoniPost.Com | JSCgroupmedia ~ Belum genap dua bulan menjabat, Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa sudah menarik perhatian publik—bukan hanya karena kebijakan ekonominya yang tegas, tapi juga karena gaya komunikasinya yang dianggap terlalu blak-blakan.
Ucapan-ucapannya dalam beberapa konferensi pers dan wawancara kerap memicu respons beragam. Di satu sisi, publik melihatnya sebagai pemimpin yang lugas dan tanpa basa-basi. Namun di sisi lain, tak sedikit yang menilai gaya bicaranya kurang empatik dan bisa memicu kesalahpahaman, terutama di tengah kondisi ekonomi rakyat yang belum sepenuhnya pulih.
Kritik pertama datang dari Rajo Ameh alias Alizar Tanjung BSc Mi St. Rajo Ameh, seorang Direktur Eksekutif Pinang Merah Foundation yang berasal dari Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sosok pemerhati budaya dan adat ini mengatakan lidah seorang pemimpin itu ibarat mata pisau, bila tidak dijaga, bisa melukai yang didengar. Apalagi kalau bicara soal perut rakyat,” ujar Rajo Ameh beberapa waktu lalu.
Menurut Rajo Ameh, kebenaran memang harus disampaikan, tapi jangan sampai orang enggan mendengarkan karena cara menyampaikannya yang menyakitkan,” ucapnya.
“Jujur saya sangat menghargai visi Menkeu kita yang baru ini, dimana ia menginginkan efisiensi dan tansparansi, namun saya juga mengingatkan agar komunikasi publik tetap terjaga dan dijaga dengan lebih baik,” paparnya.
“Pak Purbaya punya pengalaman panjang di bidang ekonomi, tapi sekarang beliau adalah pejabat publik ; setiap kata yang diucapkan, dampaknya bisa luas, Semoga kedepannya bisa lebih berhati-hati lagi” ungkap Rajo Ameh.
Rajo Ameh menilai gaya bicara Menkeu mungkin mencerminkan latar belakangnya sebagai teknokrat, bukan politisi. Namun ia juga mengingatkan bahwa dalam posisi Menkeu, komunikasi menjadi bagian penting dari kebijakan.
“Ekonomi bukan sekedar angka, harus ada narasi yang menenangkan publik, apalagi dalam isu-isu senditif seperti subsidi atau pengurangan belanja sosial,” tambah pria yang pernah menjadi wartawan profesional tersebut.
Nasihat Ulama, Politisi dan Ekonom
Purbaya Yudhi Sadewa jadi sorotan karena beberapa pernyataannya setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) dianggap kontroversial. Beberapa ulama, politisi, dan ekonom menyarankan agar pengganti Sri Mulyani itu, lebih hati-hati dan rendah hati dalam bertutur kata.
Sebelum menjadi Menkeu, Purbaya sering bicara ceplas-ceplos. Sri Mulyani pernah menyebut, gaya bicara Purbaya seperti koboi. Beberapa saat setelah dilantik, Senin (8/9/2025), gaya koboi itu masih terbawa saat Purbaya mengomentari tuntutan aksi massa yang tertuang dalam 17+8. Purbaya pun menyadari hal tersebut, dan akhirnya meminta maaf.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah Ukhuwah K.H. Cholil Nafis berpesan agar Purbaya tetap rendah hati saat berkomunikasi. Kiai Cholil mewanti-wanti, Purbaya tetap menjaga etika bicara.
Dia menerangkan, cara penerimaan masyarakat beda-beda. “Karena itu, komunikasinya jangan terkesan arogan, terkesan mampu sendiri,” pesan Kiai Cholil, di Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025).
Dia mengingatkan, sebagai Menkeu, segala hal yang diucapkan dan dilakukan Purbaya akan menjadi sorotan publik. Sebab, posisi Menkeu sangat strategis. Hal ini berbeda dengan posisi Purbaya sebelumnya yang relatif tak mendapat banyak sorotan.
“Ketika jadi Menkeu, orang bisa menyoroti dan orang menanggapi. Demikian juga kita, yang dari artis, dari masyarakat umum, mungkin yang gaya koboi dan seterusnya, ketika belum menjabat apa-apa sebagai masyarakat biasa, mungkin bebas-bebas saja,” papar Kiai Cholil.
Dia melanjutkan, ketika seseorang menjadi pejabat publik, berarti sudah milik negara. Status itu juga membuat seseorang bisa dikritik. Bagi pejabat, salah satu mitigasi untuk mengatasi hal ini adalah dengan menjaga etika.
Nasihat yang sama disampaikan Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron. Sekjen Partai Demokrat ini menyarankan agar Purbaya berbicara sesuai esensi. Dengan begitu, bisa menenangkan dan memberi harapan bagi masyarakat.
“Apa yang diucapkannya sama dengan apa yang dilakukannya. Apa yang menjadi target yang telah diucapkan itulah yang dihasilkannya,” ucapnya.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ikut mengingatkan, Purbaya mengemban tugas berat. Khususnya dalam merespons dan menjawab keresahan publik atas kondisi ekonomi riil saat ini.
Untuk menangani masalah ini, ada lima saran dari Misbakhun untuk Purbaya. Pertama, memperkuat subsidi pangan dan energi secara tetap sasaran. Kedua, memperluas program padat karya, dan memberi insentif kepada UMKM.
Kata politisi Partai Golkar ini, penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak ketimbang memberi keringanan pajak. “UMKM urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” pesannya.
Ketiga, fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik. Keempat, penguatan jaring pengaman sosial. “BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” katanya.
Kelima, reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Misbakhun menilai, kelompok kaya dan sektor sumber daya alam besar harus berkontribusi lebih besar.
“Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” tuturnya.
Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin juga mengingatkan agar Purbaya berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Dari sisi makro ekonomi, yang disampaikan Menkeu akan menjadi pertimbangan investor.
“Joke tidak pada tempatnya akan merugikan. Jangan over promise, over confidence, over simplistic. Manfaatkan tiga wakil menteri dengan baik,” sarannya, dalam acara Seminar Publik ‘Reshuffle Menyembuhkan Ekonomi?’ secara virtual, Rabu (10/9/2025).
Wijayanto juga meminta agar Purbaya berani menerapkan disiplin fiskal. Menurutnya, refocusing anggaran APBN tahun 2026 perlu dilakukan, karena saat ini banyak alokasi yang tidak tepat.
Merespons nasihat-nasihat ini, Purbaya berjanji akan memperbaiki gaya bicaranya. Dia berjanji tak akan menggunakan gaya lama yang seperti koboi.
“Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi, sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan staf saya di sini. Jadi, nggak ada session bebas lagi,” janji Purbaya, saat rapat dengan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). | HarmoniPost.Com | */RM | *** |
oke